Politik Trendings

Jusuf Kalla Setuju Dengan Peraturan Larangan eks Koruptor Maju Pilkada

PortalSumber – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menekankan usulan eks napi kejahatan korupsi dilarang untuk maju dalam pencalonan Pilkada Serentak 2020 bisa dimasukkan ke dalam undang-undang. Jusuf Kalla meyakini bahwa pemerintah dan DPR bakal setuju dan meresmikan aturan tersebut.

Dia menambahkan juga, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu tidak lama lagi akan direvisi oleh pemerintah.

“Otomatis semuanya itu (larangan eks koruptor maju pilkada) kalau disetujui oleh DPR dan pemerintah bisa jadi undang-undang seharusnya,” kata JK.

Jusuf Kalla juga sangat berharap dengan adanya aturan itu, masyarakat dapat dihadapkan dengan pilihan calon-calon kepala daerah dengan rekam jejak yang baik pada Pilkada Serentak di tahun 2020 nanti.

“Setidaknya kalau ada orang yang lebih bersih kenapa mencari orang yang ada masalahnya,” ungkap JK.

Sementara Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman berharap, partai politik tidak lagi mengusung eks koruptor pada Pilkada Serentak 2020.

Sebagai langkah awal, Arief memastikan pihaknya akan mengusulkan peraturan tentang larangan eks koruptor maju pada Pilkada Serentak 2020 masuk ke dalam Peraturan KPU (PKPU). Selanjutnya KPU menyiapkan e-rekap sebagai langkah untuk mempercepat proses Pilkada.

“Untuk e-rekap sudah kita lakukan pertemuan dengan para ahli hukum karena di undang-undang tidak menyebut tegas itu, tetapi menurut ahli hukum ini (e-rekap) KPU dapat mengaturnya dalam PKPU,” ucap Arief.