Politik

Iuran BPJS Akan Mengalami Kenaikan

PortalSumber – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan akan menaikkan iuran BPJS untuk semua golongan, baik peserta penerima bantuan iuran (PBI) maupun peserta umum. Hal itu bertujuan untuk menutup defisit keuangan BPJS Kesehatan.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani memberikan penjelasan mengenai usulan kenaikan iuran tersebut akan tertuang dalam Peraturan Presiden. Rencananya Perpres itu akan langsung ditandatangani Presiden Jokowi pada bulan ini.

“Iya (ditandatangani Jokowi bulan ini). Kalau saya segera begitu ada di meja saya, saya tanda tangan,” ujarnya.

Jika Perpres tersebut sudah ditandatangani, kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan akan resmi berlaku dan akan dijalankan. Puan juga menegaskan penerapannya akan berlaku pada 1 September 2019.

“(1 September) sudah berlaku,” tegasnya singkat.

Puan juga menegaskan, kenaikan tarif BPJS untuk golongan PBI tetap ditanggung oleh negara, sehingga masyarakat yang sudah terdaftar dalam PBI tidak perlu khawatir tentang kenaikan ini.

Penyesuaian tarif iuran yang diusulkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sendiri mencapai Rp 160.000 per bulan per jiwa untuk kelas 1 peserta umum atau non PBI. Jumlah kenaikannya mencapai dua kali lipat dari sebelumnya yang sebesar Rp 80.000.Sedangkan kelas 3 baik PBI dan non PBI diusulkan menjadi Rp 42.000 per bulan per jiwa atau naik dua kali lipat untuk peserta PBI yang sebelumnya Rp 23.000 dan non PBI sebesar Rp 25.500.