Politik

Pro Kontra Penggabungan Kementrian Industri dan Perdangan Internasional

PortalSumber – Presiden Joko Widodo berencana akan merubah formasi susunan kabinet kerja dalam periode 2019-2024. Menurut rencananya akan dibentuk beberapa kementerian baru, dan ada beberapa kementrian juga yang akan digabung. Salah satu wacana yang mencuat ke rana publik adalah dibentuknya Kementerian Industri dan Perdagangan Internasional

hal ini juga ditanggapi oleh Anggota Komite Ekonomi Industri Nasional (KEIN), Benny Pasaribu. Ia menyatakan setuju kalau nantinya Jokowi membentuk Kementerian Industri dan Perdagangan Internasional. Modelnya terlihat seperti METI (Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri) di negara Jepang.

Dengan tergabungnya kedua perindustrian dan perdagangan internasional tersebut, kementerian yang baru dibentuk ini dapat memasang fokus lebih dalam meningkatkan daya saing, serta dapat memilih produk-produk yang sesuai dengan permintaan masyarakat Indonesia untuk diindustrialisasikan.

“Kalau kita ingin membangun industri, kita perlu kebijakan-kebijakan yang melindungi industri kita sendiri dari serangan barang-barang asing. Kemudian bagaimana barang-barang kita bisa kompetitif di pasar internasional atau membangun daya saing. Fokus ini bisa dijalankan oleh Kementerian Industri dan Perdagangan Internasional,” paparnya.

Menurut Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Muhammad Faisal, perubahan nomenklatur yang dilakukan di periode Jokowi nanti sebetulnya tidak akan menunjukkan hasil yang signifikan apabila akar masalah dari investasi dan juga ekspor belum dibenahi.

“Masalah nomenklatur, apapun itu bentuknya, harus kembali ke tujuan dasarnya. Konsen Presiden Jokowi kan investasi dan ekspor. Nomenklatur boleh saja diubah, tetapi permasalahan yang ada di hulu harus diselesaikan dulu. Hal-hal yang menghambat industri manufaktur harus dibenahi. Kalau tidak, kinerja ekspor kita akan tetap sama saja,” jelasnya.