Politik Trendings

RUU Tentang KPK Tidak Dalam Kondisi yang Darurat

PortalSumber – Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diberikan usulan oleh 6 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang berasal dari partai politik pengusung pemerintahan saat ini.

Merespon hal tersebut, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia menilai revisi Undang Undang mengenai KPK tidak dalam situasi dan kondisi yang darurat. Menurutnya, Revisi UU belum perlu dilaksanakan.

“Kami menilai tidak ada kepentingan hukum yang sangat darurat untuk merevisi UU KPK.” ujarnya.

Menurutnya, bila DPR terus mengusung hal revisi UU KPK tersebut dapat memberikan tanda tanya. Dimana terdapat ada nuansa politik dan sikap tidak etis disituasi saat ini.

Seharusnya DPR menyelesaikan tunggakan RUU lainnya terlebih dahulu yang lebih mendesak untuk dibahas dan bukan malah merevisi UU untuk KPK.Karena itu dia meminta kalangan DPR perlu mempertimbangkan seberapa besarnya penolakan masyrakat atas revisi UU KPK.

Sebagaimana diketahui pada rapat paripurna DPR RI, pada 5 September 2019 lalu, seluruh fraksi di DPR setuju dengan usulan Revisi UU KPK. Sedangkan sebaliknya, Revisi UU KPK ditentang oleh KPK dan organisasi sipil.