Politik Trendings

KPK Kritisi RUU yang Mengatur Aturan Penyadapan

PortalSumber – Kabiro Perencanaan Peraturan dan Produk Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rasamala Aritonang mengkritik aturan penyadapan yang ada di dalam aturan tersebut.

Berdasarkan draf revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur tentang penyadapan harus mendapat izin terlebih dahulu dari Dewan Pengawas.

“Yang lakukan penyadapan bukan hanya KPK, kalau mau diatur, ya diatur sama dong,” ucapnya.

Adanya aturan ini, Rasamala merasa sedikit aneh. Bahkan jika KPK akan melakukan pengembangan melalui penyadapan, maka KPK harus mengantongi izin dari dewan pengawas terlebih dahulu.

“Jadi aneh kalau hanya KPK yang diawasi dalam konteks penyadapannya. KPK diawasi langsung oleh publik, DPR, Presiden dan PPATK. Kalau mau pengawasan ya jalankan pengawasan mereka dengan baik,” jelasnya.

“Kita sama-sama tahu kalau korupsi biasanya berkaitan dengan kekuasaan dan rezim,” akhirnya.