Politik

Permintaan Komisi III DPR Kepada Para Capim KPK

PortalSumber – Komisi III DPR meminta calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2019-2023 membuat surat pernyataan tertulis. Surat berisi komitmen para capim terkait materi yang kemungkinan ditanya dalam uji kelayakan dan kepatutan.

Arsul mencontohkan salah satu komitmen yang harus dilihat Komisi III dalam tes ini. Semisal terkait revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Kami tidak mau lagi di fit and proper test bilang setuju bahkan di awal masa jabatan bilang setuju, tapi begitu menggelinding suatu isu mendapatkan pressure dari publik dan sipil dan ingin populer atau tidak ingin kehilangan popularitas kemudian berbalik nggak setuju. Kami tidak ingin kultur seperti itu. Kalau tidak setuju, ya tidak setuju saja,” ungkapnya.

Arsul tidak bisa memastikan apakah capim yang tidak setuju dengan Revisi UU KPK akan sulit dipilih oleh Komisi III. Dia hanya bisa menegaskan pihaknya selalu mendahulukan penilaian terkait integritas.

Sekjen PPP ini berkata, surat pernyataan itu akan perkuat dengan materai. Serta akan menjadi semacam kontrak jika calon tersebut nantinya akan terpilih sebagai komisioner KPK.

“Ya tentu surat pernyataan menurut peraturan bermaterai memang harus di atas materai ditekennya. Dan itu menjadi semacam ‘kontrak politik’ antara calon dengan DPR kalau dia terpilih nantinya,” ucapnya.