Nasional

Menteri Kelautan Dan Perikanan Telah Mengeluarkan Perpu Tentang Penetapan Teluk Benoa Sebagai Konservasi Maritim

PortalSumber – Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mengeluarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 46/KEPMEN-KP/2019 tentang penetapan Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi maritim.

Sebagaimana tertuang dalam Kepmen, ada 15 titik suci, di mana ketika ada hal-hal yang tidak berkaitan dengan konservasi maritim beroperasi, maka aktivitasnya akan dilarang, seperti reklamasi.

Namun, kekuatan hukum Teluk Benoa sebagai KKM dinilai masih lemah karena hanya berlandaskan Kepmen, sementara ada Peraturan Presiden yang mengatur Teluk Benoa, yaitu Perpres 51 tahun 2014.

Perpres tersebut berisi tentang kawasan Teluk Benoa sebagai kawasan pemanfaatan, bertentangan dengan isi Kepmen KKP yang menjadikan Teluk Benoa sebagai KKM, sehingga polemik Teluk Benoa kini masih belum bisa dikatakan selesai.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Bali sudah menyurati Pelindo III untuk menghentikan sementara aktivitas reklamasi Pelabuhan Benoa. Direktur Utama Pelindo III juga menyetujui permintaan tersebut dan pihaknya sudah menghentikan semua kegiatan areal dumping 1 dan dumping 2 di sana.