Trendings

Pembentukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantas Korupsi

Portalsumber – Presiden Joko Widodo (Jokowi) sedang membentuk Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK). Alhasil, Jokowi saat ini dipastikan tidak menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

Stafsus Presiden Bidang Komunikasi, Fadjroel Rachman mengutarakan bahwa Jokowi memang menghormati adanya uji materi Undang-undang KPK di Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, dari sisi lain Kepala Negara juga sedang meminta masukan banyak pihak dalam menunjuk lima orang Dewas KPK yang dimaksud tersebut.

“Mempertimbangkan itu kan bisa banyak nuansanya. Mempertimbangkan itu termasuk, apabila ada upaya uji materi di dalamnya, itu bagian dari mempertimbangkan bahwa peraturan perundang-undangan itu tetap harus dihormati,” paparnya.

“Jadi intinya pemerintah menghormati peraturan perundang-undangan, yang dihasilkan bersama sama DPR dan pemerintah. Dan kita mendorong kalau terjadi perselisihan di dalamnya untuk masuk ke forum legal,” jelasnya kembali.

Fadjroel juga mengungkapakan bahwa pemerintah juga harus menghargai Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 karena merupakan hasil pembahasan dengan DPR. Ia pun tak mempersoalkan bila adanya pihak yang menggugat Undang-undang tersebut.

“Pemerintah menghormati peraturan perundang-undangan yang ada. Berarti menghormati Undang-undang KPK yang baru. Kalau misalnya ada keberatan soal itu disarankan, karena ini kan sebenarnya sesuai dengan reformasi yang kita jalankan, semua ada forum legal untuk menyelesaikan persoalan,” tuturnya jelas.