Ekonomi Politik

GIB Dukung Mendagri Tito Evaluasi Pikada Langsung

PortalSumber -Gagasan Menteri dalam negeri (Mendagri) Tito Karnavian soal evaluasi pilkada langsung, disambut baik inisiator Gerakan Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih Adhie M Massardi.

Menurut mantan jubir Presiden Gus Dur itu, pilkada langsung yang memakai UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah malapraktik politik yang paling merugikan rakyat. Selain prosesnya mengurang energi, juga berbiaya sangat besar.

“Hasilnya jauh panggang dari api. Akibatnya, tentu saja, terapinya, treatment-nya juga sudah pasti salah,” kata Adhie dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com, Rabu (13/11).

Tokoh Gerakan Indonesia Bersih (GIB) ini mengatakan, proses kelahiran pilkada langsung diwarnai euforia liberalisasi politik kelompok elite (politik) baru, dengan kedok ‘membebaskan’ penentuan pejabat publik dari genggaman partai politik yang korup yang menghegemoni penuh ruang-ruang di lembaga perwakilan rakyat daerah atau DPRD.

“Padahal dalam praktiknya, pilkada langsung menafikan konsensus bangsa Indonesia yang diabadikan dalam sila ke-4 Pancasila yakni Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan,” ujarnya.

Namun, akibatnya pilkada langsung memakan biaya yang sangat tinggi, dua kali lipat lebih. Sebab, selain harus mengeluarkan uang untuk membeli ‘tiket’ pilkada ke parpol, kandidat juga harus belanja sosial yang bisa jadi lebih mahal.

“Mulai dari bikin alat peraga kampanye, membayar lembaga survei, sosialisasi ke seluruh para pemilih di seluruh pelosok daerah, membayar saksi, serangan fajar, dan lain-lain,” katanya.

Adhie menuturkan, dirinya percaya Mendagri Tito Karnavian akan melakukan kajian yang benar dan komprehensif, sehingga punya resep yang lebih tepat dalam membenahi pilkada.

Jadi bukan lagi sekadar mempersoalkan mekanisme memilihnya, karena dalam masyarakat yang multiheterogen seperti Indonesia, jauh lebih penting menentukan siapa yang layak dipilih dibandingkan dengan menentukan cara memilihnya,” jelasnya.

Namun, Adhie menyakini, tetap akan ada gelombang penolakan terkait dihapuskanya pilkada langsung. Biasanya, yang menolak secara lantang gagasan Mendagri itu adalah para akademisi penyelenggara survei, yang lahan utama bisnisnya pilkada langsung.

“Pilihan tergantung pada Mendagri Tito, mau mendengarkan suara mereka atau mendengarkan kehendak rakyat yang ingin memiliki kepala daerah yang membawa berkah,” paparnya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mempertanyakan relevansi pilkada langsung yang ada saat ini. Menurutnya, meskipun banyak manfaatnya tapi pilkada langsung juga menimbulkan banyak hal negatif. Pilkada langsung saat ini dinilai berbiaya tinggi.