Nasional Politik

Dewas Resmi Dilantik, MPR: Harus Bisa Sinergi dengan Pimpinan KPK

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah melantik lima orang Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani pun menyambut baik lima senior punggawa hukum pilihan Presiden Joko Widodo itu.

Menurut Muzani, para dewan pengawas KPK itu sudah tentu orang-orang terbaik di bidangnya. Tentunya, Jokowi juga sudah melalui sejumlah pertimbangan sebelum memilih dan melantiknya.

“Yang ada di barisan Dewas KPK itu saya kira nama-nama yang cukup terpercaya di publik, nama-nama yang cukup teruji selama ini,” ujar Muzani di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (20/12).

Muzani meyakini, lima anggota Dewan Pengawas yang telah ditunjuk tersebut dapat memberikan kepercayaan kepada publik mengenai pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK.

“Saya kira nama-nama itu yang baik untuk memberikan kepercayaan yang lebih tinggi kepada KPK,” katanya.

Lebih lanjut, Sekertaris Jendral Partai Gerindra berpesan, agara para Dewan Pengawas tersebut bisa bersinergi dengan para pimpinan KPK. Sehingga nanti bisa menjadi satu kesatuan yang saling menguatkan.

“Jadi semua instrumen apakah itu komisioner dan pengawas menjadi satu kesatuan dari proses pemberantasan korupsi dan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih,” ungkapnya.

Adapun lima orang anggota Dewan Pengawas KPK pilihan Presiden Jokowi adalah, Artidjo Alkostar (mantan Hakim Mahkamah Agung), Albertina Ho (Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang)‎, Syamsuddin Haris (Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)‎, Harjono (mantan Hakim Mahkamah Konstitusi),‎ dan Tumpak Hatarongan Panggabean (mantan Wakil Ketua KPK).

Dewan pengawas yang terdiri dari lima orang merupakan struktur baru di KPK. Keberadaan dewan pengawas diatur dalam UU KPK hasil revisi, yakni UU 19 Tahun 2019.

Ketua dan anggota dewan pengawas dipilih oleh Presiden melalui panitia seleksi. Namun, untuk pembentukan dewan pengawas yang pertama kali ini, UU mengatur bahwa Presiden menunjuk langsung.

Dewan pengawas bertugas, antara lain untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, memberi izin penyadapan dan penyitaan, serta menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan KPK.