Nasional Peristiwa Politik Trendings

Soal Temuan BPK 46 Miliar, Junaidi : Itu Hanya Selisih Anggaran, Mangatas : Suruh Dia Baca Lagi LHP BPK

Beberapa waktu lalu dalam pengajuan hak interplasi DPRD terhadap Walikota Siantar salah satu alasannya adalah adanya temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) sebesar Rp 46 Miliar, dan berdasakan penelusuran temuan tersebut diakibatkan pergeseran anggara yang diakibatkan dibatalkannya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran (TA) 2018, namun berdasarkan keterangan dari Inspektorat Siantar bahwa temuan BPK tersebut hanya selisih anggaran saja, sehingga tidak ada kerugian negara didalamnya, hanya kepatuhan terhadap Undang-Undang (UU), dan hal ini membuat Wakil Ketua DPRD Siantar Mangatas Silalahi meminta Inspektorat agar mempelajari lagi temuan BPK tersebut.

Baca juga: DPRD Ajukan Hak Interplasi Terhadap Walikota, Berikut Alasannya

Hal itu dikatakan oleh Junaidi Sitanggang Plt Kepala Inspektorat Siantar kepada hetanews, Senin (13/01/2020) terkait temuan BPK sebesar 46 Miliar itu, dia menyebutkan hal itu adalah selesih belanja modal.

“Itu kemarin belanja modal, selisih APBD dengan laporan dari sisi anggaran, bukan temuan itu, itu laporan selisih anggaran APBD 2018 dengan laporan realisasi anggarannya,”katanaya.

Dikatakan bahwa berdasarkan Temuan BPK tersebut diakibatkan pergeseran anggaran yang dilakukan Pemko Siantar, namun Junaidi membantah hal itu, dia menyebutkan hal itu hanya persoalan selisih anggaran.

“selilsih belanja modal akibat dari perbedaan APBD dengan realisasi anggaran 2018,”katanya.

Disebutkan jika BPK menyebutkan dalam laporannya pergesaran anggaran tersebut berdasarkan Peraturan Walikota (Perwal) Walikota, dan perwal tersebut menyalahi berbagai peraturan, Junaidi menyebutkan bahwa hal tersebut sudah melalui mekanisme.

“itukan sudah melalui mekanisme sebenarnya walaupun terjadi keterlambatan, antara eksekutif dengan legislatif, tetapi belanja modal itu tidak secara keseluruhan menjadi temuan BPK,”sebutnya.

Masih kata Junaidi jika persoalan Temuan BPK tersebut hanya persoalan selisih anggaran APBD TA 2018 dengan laporan realisasi anggaran TA 2018.

“artinya yang menjadi catatan BPK terdapatnya selisih 46 Miliar, antara APBD dengan laporan realisasi keuangan, 46 Miliar itu dalam bentuk belanja modal,”ucapnya.

Temuan BPK tersebut adalah berdasarkan tidak disahkannya P-APBD Kota Siantar, dan hal ini dianggap BPK tidak mematuhi aturan yang ada, namun Junaidi sekali lagi menyebutkan hal ini persoalan selisih anggaran saja

“Masalah APBD tidak disahkan atau gimana itukan sudah melewati mekanisme, sudah pembahasan, masalahnya keterlambatan,laporan realisasi keuangan pemerintah daerah 2018 itu lebih besar dari pada APBD 2018, dibuku satu laporan hasil pemeriksaan bukan itu, terdapat selisih pembiayaan laporan dari realisasi keuangan dengan APBD 2018, itunya diktumnya,”jelasnya.

Ditanya lagi berarti tidak ada kerugian Negara yang harus dikembalikan dalam temuan 46 Miliar tersebut?, Junaidi membenarkan hal itu, dia mengatakan hal tersebut berdasarkan ketidak patuhan terhadap peraturan perundang-undangan saja.

“Dampaknya diturunkan setatus keuangan kita dari WTP menjadi WDP karena kurang kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, bukan kerugian negara, kecuali ada temuan lain dari BPK soal 46 Miliar itu,”katanya.

Terkait Jawaban Junaidi tersebut kemudian hetanews menanyakan kepada Wakil Ketua DPRD Siantar Mangatas Silalahi, mendengar pernyataan Junaidi tersebut, Mangatas menyuruh Junaidi untuk membaca kembali laporan BPK tersebut.

“engga tau dia itu, diakan baru masuk dia itu di Inspektorat, suruh dulu dibacanya LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) BPK itu,”katanya sambil tertawa.

Dijelaskan Mangatas, yang menjadi persoalan adalah Perwal tentang pergeseran anggara di P-APBD TA 2018 padahal P-APBD tidak disahkan.

“Persoalannya begini, kita tidak ada bahas P-APBD, mengapa Walikota berani mengeluarkan Perwal tentang pergesaran anggaran belanja modal sebesar 46 Miliar dan itu melanggar undang-undang,”jelasnya.

Dikatakan hetanews jika sudah menyebutkan hal tersebut kepada Junaidi, namun Junaidi tetap menyebutkan bahwa temuan BPK itu adalah persoalan selisih anggara, diapun menyebutkan agar Junaidi kembali lagi membaca LHP BPK.

“Bukan selisih anggaran, engga ada P-APBD kok digesernya, yang bisa digeser itu belanja pegawai, dan itu temuan BPK, kau (Junaidi) apa jawaban kalian ditemuan BPK itu bilang, Kalau itu jawabannya berani engga dia jawab kaya begitu sama BPK, orang ada kok jawaban pemko ke BPK, dan itu tidak benerkan menurut pertanggung jawaban pengelolaan keuangan Negara atau keuangan Daerah tidak benarkan itu,”ucapnya.

Diakhir pembicaraan Mangatas sekali lagi menyebutkan agar Junaidi kembali lagi membaca LHP BPK tersebut.

“Bacalah temuan BPK itu bilang, bilang aja gini, kata Wakil Ketua DPRD jika P-APBD tidak ada jadi apa yang berlaku bilang, kan pagu APBD 2018, kenapa Walikota mengeluarkan Perwal menggeser anggaran sebesar 46 Miliar, harusnya dia (Walikota) sabar aja menunggu sampai Tahun 2019, nanti di TA 2019 ditampung di APBD, itunya dia engga paham, lagian dari Inspektorat diakan (Junaidi), orang pemerintahan mana ngerti itu keuangan,”katanya.