Daerah Politik Trendings

Mutasi Ratusan Pegawai oleh Bupati Dairi Meresahkan, PDIP Buka Posko Pengaduan

Sejak akhir tahun 2019 lalu, Bupati Dairi Eddy Berutu gencar melakukan mutasi terhadap ASN di lingkungan Pemkab Dairi.

Tahap pertama dimulai tanggal 29 November 2019, kemudian lanjut pada 31 Desember 2019, dan teranyar tanggal 13 Januari 2020.

Terhitung ada 855 ASN yang dilantik alias diambil sumpah/janjinya oleh Eddy Berutu dalam tiga ronde tersebut.

Kebijakan mutasi ASN itu dianggap meresahkan oleh sebagian masyarakat dan ASN. Hal tersebut mendorong Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) cabang Dairi mengambil sikap.

Jumat (17/1/2020), mereka sepakat membuka posko pengaduan dan konsultasi bagi setiap ASN terdampak mutasi.

“Hari ini hanya launching saja. Efektifnya, Senin (20/1/2020) mendatang. Jadi, sekarang kita belum ada terima pengaduan. Sebelum posko ini kita buka, kita sudah rapatkan dahulu,” kata Ketua DPC PDIP Dairi, Resoalon Lumban Gaol saat ditemui Tribun Medan di Markas PDIP Dairi, Sidikalang, Jumat (17/1/2020).

Resoalon didampingi Wakil Ketua DPRD Dairi, Halvensius Tondang, mengatakan, di posko itu, ASN korban mutasi janggal atau masyarakat yang merasa dirugikan dengan kebijakan mutasi itu boleh mengadu. PDIP akan membantu melakukan advokasi.

“Kita melihat, mutasi yang sudah tiga kali, banyak ASN menilainya janggal. Tidak pas sesuai peraturan. Karena itu, kita fasilitasi pos pengaduan di sini. Di posko ini, mereka bisa menyampaikan uneg-unegnya,” ujar Resoalon.

Contoh kebijakan mutasi meresahkan dimaksud, lanjut Resoalon, salah satunya ialah penempatan ASN tidak pas. Lalu, ada pula ASN yang sampai tiga kali kena mutasi.

“Contohnya, ASN berpangkat (golongan/ruang-red) III-A ditempatkan pada jabatan, yang mana ada bawahannya berpangkat IV-A. Kemudian lagi, ada ASN yang dalam tiga ronde mutasi, tiga kali kena. Belum sebulan menjabat, sudah dimutasi lagi, dimutasi lagi,” tutur Resoalon.

Lebih lanjut, Resoalon mengatakan, PDIP Dairi yakin betul Bupati Eddy Berutu tak tahu satu per satu ASN yang dimutasinya.

“Ada orang ketiga yang membisik-bisiki Bupati. Panselnya saja tidak jelas. Begitu pun dengan Baperjakat, saya dengar tidak dilibatkan,” ujar Resoalon lagi.

PDIP berharap, ASN korban mutasi memanfaatkan posko mereka dan tak perlu gentar.

“Kebijakan mutasi ini membuat ASN tidak fokus bekerja. Bagaimana mau fokus, timbul terus kekhawatiran di dalam benak mau dimutasi. Kabarnya, akan ada lagi mutasi ronde keempat dalam waktu dekat ini,” pungkas Resoalon.

  • Mutasi ASN Berdasarkan Kepentingan

Wakil Ketua DPRD dari Fraksi PDIP, Halvensius Tondang mengatakan, perombakan kabinet memang perlu dilakukan oleh Bupati Eddy Berutu. Sebab, susunan kabinet Bupati Dairi sebelumnya juga banyak yang keliru.

“Memang perlu juga perombakan, karena pada kabinet bupati lama, banyak jabatan diisi pejabat yang tak memenuhi syarat dari segi administrasi, terlepas soal kinerjanya. Bupati sekarang kami lihat sedang mencoba mematuhi peraturan yang baru,” kata Halvensius.

Sayangnya, sambung Halvensius, mutasi yang dilakukan Eddy Berutu sarat unsur kepentingan.

“Pengamatan kami dari PDIP, ada unsur kepentingan. Usungan tim sukses kampanye Eddy-Jimmy banyak di dalam,” tandasnya.