Daerah Politik

PDI Perjuangan Ancam Gugat Sejumlah Media

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) membuka peluang untuk menggugat media massa terkait operasi tangkap tangan (OTT) Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan. Namun, langkah itu akan dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Dewan Pers.

Wakil koordinator tim hukum PDIP Teguh Samudera menyebut terdapat sejumlah media massa yang mengabarkan informasi secara sepihak terkait OTT tersebut pada Rabu (8/1/2020).

Menurutnya, ada segilintir informasi yang termasuk konten projusticia dan tidak sesuai fakta lantaran masih dalam tahap penyelidikan.

“Sehingga, terhadap hal tersebut, tidak tertutup kemungkinan kami akan mengambil langkah hukum secara perdata dengan berkonsultasi kepada Dewan Pers,” kata Teguh, dari keterangan resmi yang diterima, Rabu (15/1/2020).

Lebih lanjut, Teguh menyoroti giat penindakan penyidik KPK berupa penggeledahan dan penyegelan Kantor DPP PDIP di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis (9/1/2020).

Menurutnya, tindakan tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum lantaran tidak mendapat izin dari Dewan Pengawas KPK.

“Bahwa dari pandangan kami, konstruksi hukum yang terjadi sebenarnya adalah perkara penipuan dan pemerasan yang diduga dilakukan oleh oknum tertentu,” papar dia.

Bersamaan dengan disebar luaskan keterangan tertulis tersebut, partai berlambang banteng moncong putih itu mengadakan konfrensi pers terkait menyikapi dinamika informasi pemberitaan yang beredar. Namun, tidak semua media dapat meliput kegiatan tersebut karena dianggap tidak terdaftar di Humas PDIP.