Daerah Ekonomi

Backlog Perumahan untuk MBR Semakin Tinggi

Backlog perumahan di Indonesia untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) cukup tinggi. Di sisi lain, dukungan alokasi dana subsidi dari pemerintah cenderung menurun. Program Sejuta Rumah pun terancam gagal jika penambahan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Properti (FLPP) yang saat ini menipis tidak segera dicairkan.

“Backlog rumah didominasi oleh segmen masyarakat berpenghasilan Rp7 juta ke bawah, sementara dana alokasi perumahan untuk segmen ini masih terbatas,” ungkap Plt. Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Properti, Setyo Maharso di Menara Kadin Indonesia, Kamis (23/1/2020).

Setyo mengatakan, dana FLPP sudah lampu merah dan membahayakan sehingga perlu dicarikan alternatif substitusi. Sedikitnya ada 174 industri ikutan yang terkait dalam lingkaran industri properti yang dinilai sebagai salah satu sektor yang bisa menggerakkan perekonomian nasional secara masif.

“Keberlangsungan stabilitas industri properti perlu dijaga. Salah satunya dengan penambahan kuota FLPP dan alternatif subtitusinya,” kata Setyo.

Dia menyebutkan, ada beberapa jalan yang bisa ditempuh di antaranya adalah pertama, pengalihan dari dana bantuan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) dan subsidi bantuan uang muka (SBUM) menjadi mekanisme Subsidi Selisih Bunga (SSB) untuk tahun 2020. Pengalihan ini akan menambah bantuan sebesar 128.125 unit.

Kedua, Setyo menyebut dana APBD yang mengendap bisa menjadi alternatif pembiayaan yang bisa dikembangkan. Dana pemerintah pusat yang mengendap di rekening Pemda hingga Rp186 triliun bila ditarik ke pusat 10%, yakni Rp18,6 triliun bisa dialihkan ke perumahan sederhana.