Daerah Ekonomi

Pembangunan Rumah FLPP Hanya Mencapai 97 Ribu Unit

Pembanguan rumah bersubsidi dengan skema Fasilitasi Likuiditas Pembiayaan Properti (FLPP) tahun ini diperkirakan hanya mencapai 97 ribu unit dari kebutuhan ideal sebanyak 260 ribu unit. Minimnya alokasi pembangunan akibat ketersediaan anggaran pemerintah yang minim.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bersama para asosiasi pengembang properti menawarkan beberapa alternatif untuk pemerintah agar dapat menambah anggaran rumah bersubsidi. Salah satunya, dengan mengalihkan subsidi elpiji 3 kilogram (melon) yang tidak tepat sasaran ke anggaran FLPP.

“Potensi sumber pendanaan bisa dari realokasi sebagian subsidi elpiji melon yang tidak tepat sasaran,” kata Plt Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Properti, Setyo Maharso dalam Konferensi Pers di Jakarta, Kamis (23/1).

Sebagaimana diketahui, pemerintah bersama Komisi VII DPR tengah mengevaluasi penyaluran elpiji melon yang harganya disubsidi oleh anggaran negara. Pemerintah berencana untuk menerapkan skema penyaluran terutup sehingga hanya masyarakat kurang mampu yang berhak mendapatkan elpiji melon dengan harga subsidi.

Sementara, masyarakat yang dianggap mampu tetap dapat membeli elpiji melon namun dengan harga nonsubsidi. Kebijakan itu tengah dimatangkan, di mana pemerintah fokus pada pendataan jumlah masyarakat yang berhak menerima subsidi.

“Kalau subsidinya tidak tepat sasaran, alangkah baiknya digeser untuk subsidi perumahan bagi masyarakat berpendapatan rendah,” katanya.