Nasional Politik Trendings

Omnibus Law Dianggap Korbankan Buruh Demi Investasi

Program Presiden Joko Widodo soal Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dinilai menpersulit kaum pekerja untuk mendapatkan upah layak dan kesehjateraan.

Wakil Sekretaris Jenderal Komite Pimpinan Pusat Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD) Rudi Hartono meminta agar pemerintah maupun DPR RI tidak abai dalam melakukan partisipasi publik terkait dengan pembahasan Rancangan Undang-undang Cipta Lapangan Kerja itu.

“Ada dua hal penting yang harus dikritisi dari Omnibus Law ini, pertama proses legislasi harus terbuka dengan melibatkan banyak pihak,” kata Rudi dalam keteranganya, Sabtu (1/2).

Komite Pimpinan Pusat Partai Rakyat Demokratik (KPP PRD), Rudi Hartono

Kemudian catatan dari PRD selanjutnya adalah bagaimana omnibus law yang diinisiasi oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo dan KH Maruf Amin itu lebih bisa menjawab persoalan rakyat selama ini.

“Kedua, Omnibus Law harus mampu menjawab persoalan masyarakat Indonesia, misalnya ketimpangan, kemiskinan, kesehatan, pendidikan dan persoalan kesejahteraan yang lain,” imbuhnya.

Selain Rudi, Ketua Umum Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI) Lukman Hakim juga memberikan catatannya terhadap omnibus law ini.Yakni apakah regulasi pemerintah yang nantinya akan disahkan oleh DPR RI itu bisa mengentaskan masalah buruh yang dinilainya masih terlalu mengedepankan liberalisme.

“Saat ini liberalisasi dalam dunia ketenagakerjaan semakin diperluas sehingga akan menjerumuskan kehidupan pekerja, hidup semakin sulit dan terpuruk,” terangnya.

Ia tak ingin adanya omnibus law ini hanya menjadi alat kepentingan segelintir oknum pemerintah yang lebih mengedepankan investasi sementara rakyatnya sendiri yang dijadikan tumbal.

“Dalam hal ini, konsep Omnibus Law yang beredar dan tersirat dari berbagai pernyataan pejabat resmi mengindikasikan adanya skema ‘mengorbankan’ buruh demi terciptanya investasi,” tegasnya.