Daerah Trendings

Dasar SK Gubsu Dan Surat Direksi PTP IX, KOPRA Berhak Miliki Tanah di Kualanamu

Medan – Pengurus Kelompok Tani Prasejahtera (KOPRA) yang diketuai Suherly alias Mr.Ben dan Sekretaris Kasdi saat ditemui awak media di Kantor Sekretariatnya di Jl.Besar Pantai Labu Dusun III Desa Emplasmen Kualanamu Kec.Beringin Kab.Deli Serdang Prov.Sumatera Utara, Minggu (22/02/2020) menjelaskan, bahwa para petani yang bergabung di Kelompok Tani Prasejahtera (KOPRA) telah Memiliki Legalitas Atas Kepemilikan Lahan di Desa Emplasmen Kualanamu sejak Tahun 1982 seluas lebih kurang 110,34 Ha dan telah Menguasai dan mengusahai Tanah tersebut Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk.I Sumatera Utara Nomor:592.1.21/DS/III/1982 Jo.Surat Keputusan TIM Penyelesaian Tanah Garapan dan Areal PTP.IX Nomor: 68/TPTGA-IX/DS/1982 dan Surat Direktur PTP.IX Nomor: 50.4/5/167/83 jo.Nomor: 52.4/5/169/83.

Bahwa Tanah Kelompok Tani Prasejahtera (KOPRA) yang telah dikuasai dan diusahai sejak Tahun 1982 saat ini masih dalam proses Penerbitan Sertipikat dan telah dilakukan Pengukutan sebagaimana Peta Situasi Tanah yang didaftarkan Ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) tahun 2019.

Suherly selaku Ketua KOPRA didampingi Sekretaris dan Ketua Lembaga Bantuan Hukum Kesatuan Aksi Pengemban Amanat Penderitaan Rakyat (LBH KAP-AMPERA) Raden Sukrisno Alim SH beserta Ir.Suhiluddin Lubis melalui media online ini, Minggu (22/02/2020) menyampaikan secara Kronologis sejarah kepemilikan Tanah Kelompok Tani Prasejahtera secara rinci sambil memperlihatkan Asli Peta Gambar Situasi Tanah seluas lebih kurang 110 Ha dan Surat surat Asli Bukti Kepemilikan Berupa SK Gubernur Sumatera Utara Dan Surat Direktur PTP IX beserta surat surat pendukung lainnya.

Disatu sisi para awak media melihat situasi dan keadaan tanah Lokasi Kelompok Tani Prasejahtera (KOPRA) saat ini ditanami Pohon Pisang, Jagung, Ubi Kayu, Kacang Kacangan , Sayur sayuran dan jenis tanaman Palawija lainnya.

Ada juga memanfaatkan lahan tersebut untuk memelihara Ternak Lembu, Kerbau, Kambing, Ayam, Bebek, Angsa dan jenis unggas lainnya.

Dan sebagian lahan dimanfaatkan oleh Kelompok Tani Prasejahtera dengan menanam Cabai serta menanam budi daya tanaman Bunga Bonsai , Palem dan tumbuhan obat-obatan seperti Jahe,Lengkuas, Kunyit, Kencur dan lainnya.

Menyikapi adanya dugaan Bangunan Tanpa Surat Izin Mendirikan Bangunan di Daerah Emplasmen Kualanamu, maka Tim Investigasi Komite Kerja Advokasi dan Pengacara Reklasseering Indonesia dan LBH Kap Ampera

Disisi lain terlihat
sebagian lahan Areal Kelompok Tani Prasejahtera (KOPRA) telah dipagar dan dibangun pundasi beberapa Bangunan Ruko oleh pihak pihak tertentu diduga Tanpa ada Surat Izin Mendirikan Bangunan.

Untuk lebih lanjut, agar permasalahan tentang dugaan adanya Spekulasi dari Mafia Tanah tidak merajalela menguasai lahan tanah Kelompok Tani Prasejahtera maka dalam waktu dekat Pengurus KOPRA akan melaporkan permasalahan ini kepada Presiden Republik Indonesia, Kapolri, Ketua KPK, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia, Jaksa Agung R.I, Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, Menteri Keuangan R.I, Komnas HAM R.I dan juga kepada Gubernur Sumatera Utara, Kapolda Sumatera Utara, Kajati Sumatera Utara, Kepala Kanwil Kementerian Agraria dan Tata Ruang BPN Sumatera Utara , Komisaris dan Direksi PTPN.2 serta Bupati Deli Serdang , Kepala BPN Deli Serdang serta Kepada Polres Deli Serdang.

Akan melakukan penyelidikan dan mengusut tuntas dugaan adanya Spekulasi dan permainan para Mafia Tanah yang memanfaatkan situasi bekerjasama dengan Oknum Kades dan jajarannya.

Dengan tujuan Mempertahankan Negara Kesatuan Relublik Indoneaia (NKRI) Untuk Negara dan Masyarakat.

Hal ini harus tuntas, mengingat permasalahan ini menyangkut terkaitnya kepentingan Rakyat dan Orang banyak.(gs/ds).