Trendings

Sepanjang Tahun 2019 118 Laporan dari Perempuan Masuk ke Ombudsman Sumbar

PortalSumber.com – Perempuan masih menjadi kaum termarjinalkan dalam berbagai sektor, seperti sektor pendidikan, ekonomi, pekerjaan, kebijakan publik, hak-hak dasar, politik, kesehatan, dan sektor lainnya.

“Sepanjang 2019 saja, Ombudsman Perwakilan Provinsi Sumatera Barat mencatat terdapat 118 laporan dari Pelapor Perempuan dari total keseluruhan 372 laporan,” ujar Kepala Ombudsman RI Provinsi Sumbar Yefri Heriani dalam keterangan pers yang diterima Covesia, Minggu (8/3/2020).

Saluran yang digunakan oleh pelapor perempuan yang melapor ke Ombudsman Sumbar yaitu 94 pelapor dengan cara datang langsung, 10 pelapor melalui Whatsapp, dan 8 pelapor melalui surat. Kemudian, sebanyak 3 oelapor melalui email, 1 oelapor melalui call center, lalu 2 pelapor dengan cara lain-lain.

Berdasarkan substansi, kata Yefri, Ombudsman Sumbar menerima 29 laporan tentang kepegawaian, 27 laporan tentang pendidikan, 13 laporan tentang pertanahan, dan 12 laporan tentang kepolisian. Kemudia, Ombudsman juga menerima 6 laporan tentang peradilan, 6 laporan tentang perbankan, dan 6 laporan tentang peradilan.

Selain laporan, Ombudsman Sumbar, tutur Yefri, juga memberikan layanan konsultasi kepada masyarakat.

“Sepanjang tahun 2019, tercatat sebanyak 59 konsultasi yang diberikan kepada masyarakat yang berjenis kelamin perempuan. Adapun 5 substansi terbanyak yang dikonsultasikan yaitu 8 terkait pendidikan, 7 terkait kepegawaian, 5 terkait kepolisian, 4 terkait pertanahan, dan 4 terkait kepolisian,” ujarnya.

Yefri berpendapat bahwa perempuan sebenarnya bukanlah kaum marginal yang harus pasrah dalam budaya patriarki. Perempuan memiliki kekuatan untuk memberdayakan diri sendiri dan juga lingkungan sekitar.

“Sebut saja contohnya Siti Manggopoh, Rohana Kudus, Rasuna Said, Rahma El Yunus, Mandeh Rubiah dari Minangkabau, dan srikandi-srikandi lainnya dari negeri ini,” imbuhnya.

Di samping itu, lanjut Yefri, negara juga memiliki kewajiban untuk menaungi hak-hak perempuan dan menegakkan keadilan bagi setiap warga negaranya. Perempuan memiliki akses yang sama terhadap pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, dan berbagai pelayanan publik lainnya.

“Peringatan Hari Perempuan Internasional setiap tahun pada tanggal 8 Maret menjadi momentum untuk memperjuangkan hak-hak perempuan dan eksistensi pencapaian penyetaraan gender oleh perempuan,” tutupnya.