Politik

Soal Virus Korona, Nasdem Usulkan Pemerintah Bangun Command Center

Anak Buah Kapal Wold Dream dibawa menggunakan Kapal LCU TNI Al untuk di karantina di Pulau Sebaru Kecil, Jakarta, Jumat (28/2/2020). Sebanyak 188 orang WNI Anak Buah Kapal Word Dream akan menjalani obeservasi selama 14 hari terkait virus korona baru. (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)

PortalSumber.com – Sudah hampir satu bulan geger Virus Korona meluas ke berbagai negara di luar Wuhan, Tiongkok. Sampai saat ini pun belum ada tanda-tanda meredanya wabah yang telah menewaskan ribuan orang di berbagai negara itu.

Pemerintah Indonesia sendiri sudah melakukan evakuasi Warga Negara Indonesia (WNI) dari Wuhan dan terus memantau perkembangan situasi di kapal pesiar Princes Diamond yang mendeteksi tiga korban Korona dan puluhan WNI pekerja lainnya. Namun di luar dua kasus tersebut, nampaknya pemerintah masih harus meningkatkan kerjanya untuk memantau WNI di negara lain yang juga terdapat laporan kasus korona.

Anggota Komisi I DPR Fraksi Nasdem Willy Aditya mengatakan, data riil jumlah WNI di luar negeri harus menjadi perhatian dalam upaya pelindungannya berkenaan dengan merebaknya Covid-19 ke berbagai negara.

“Kemenlu harus memutakhirkan lebih dahulu data WNI yang berada di Wuhan sebelum menentukan langkah evakuasi. Bagaimana dengan data WNI di 64 negara lainnya yang terdapat kasus korona? Negara harus cepat melakukan pemutakhiran tersebut,” ujar Willy dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Senin (2/3).

Tahun 2018 lalu, kata Willy, Kemenlu sempat mengatakan, bahwa pihaknya sudah mengembangkan sistem pemutakhiran WNI di luar negeri dengan sistem yang lebih canggih. “Sekarang saya tagih itu untuk antisipasi kasus Korona saat ini,” ujarnya.

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR ini menegaskan, pemerintah harus terus memantau perkembangan kasus Korona ini baik di dalam maupun di luar negeri. Jutaan WNI yang berada di berbagai negara di luar negeri juga harus dipantau keberadaannya. Sehingga pemerintah dapat segera mengambil langkah yang diperlukan jika terjadi hal yang perlu penanganan serius dari negara.

“Sampai saat ini kita belum tahu berapa jumlah WNI di negara-negara yang terdapat laporan kasus korona. Pemerintah tidak boleh diam, harus lebih proaktif mengetahui keberadaan WNI tersebut dan memberi peringatan yang diperlukan jika terjadi kondisi krisis,” jelasnya.

Lebih lanjut, Willy juga mengapresiasi langkah koordinasi yang dilakukan pemerintah melalui kemeterian terkait dalam penanganan WNI di luar negeri terkait kasus korona. Namun demikian dia menenkankan pentingnya juru bicara pemerintah yang benar-benar dapat mengkomunikasikan langkah pemerintah dengan pesan-pesan komunikasi yang tepat dan tidak terkesan menyepelekan.

“Dalam kasus korona ini kembali terlihat lubang komunikator pemerintah. Beredarnya informasi langkah antisipasi korona dari setneg misalnya, justru membingungkan publik,” ujarnya.

Alih-alih menjelaskan situasi kekinian langkah antisipasi bidang kesehatan, pemerintah malah terkesan mengedepankan antisipasi langkah ekonomis lebih dahulu. Ini justru membuat kegamanan warga makin menjadi-jadi.

“Pemerintah harus tegas dulu soal status korona di negeri ini, paparkan datanya. Jangan ngomong ekonomi dulu, ini warga masih takut,” tegasnya.

Terhadap WNI di 64 negara yang melaporkan kasus Korona, Willy berharap pemerintah melalui kedutaan-kedutaan besarnya terus memantau kondisi dan berkoordinasi dengan pusat penanganan krisis corona. Pemerintah juga diminta untuk membangun komunikasi yang erat dengan negara-negara yang telah melaporkan kasus korona di wilayahnya.

“Pemerintah semestinya memiliki semacam command center dalam penanganan dampak krisis akibat virus korona ini. Penanganan baik di dalam maupun di luar negeri harus terpusat, sehingga ada kesatuan langkah sinergis dari pemerintah,” pungkasnya.