Nasional

Pengamat Soal Iuran BPJS Kesehatan: Semua Pihak Harus Taati Putusan MA!

PortalSumber.com – Pengamat Hukum Kesehatan dari Universitas Ekasakti, Firdaus Diezo, mengatakan bahwa kenaikan iuran BPJS Kesehatan telah batal secara otomatis berkat dikabulkannya Judicial Review Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan oleh Mahkamah Agung (MA).

“Semua pihak harus menaati keputusan MA tersebut, terutama Presiden,” ujarnya saat dihubungi Covesia via telepon, Kamis (12/3/2020).

Firdaus menuturkan bahwa BPJS Kesehatan sebenarnya tidak perlu menunggu instruksi presiden untuk menerapkan keputusan MA tersebut. Hal ini dikarenakan keputusan MA telah bersifat mengikat dan berlaku secara umum.

“Tidak perlu menunggu Perpres baru. Dengan dikabulkan Judicial Review oleh MA, secara otomatis kenaikan iuran pun menjadi batal,” tegasnya.

Meski demikian, kata Firdaus, BPJS Kesehatan sampai saat ini masih saja belum menerapkan keputusan MA tersebut. Menurutnya, hal itu dikarenakan pihak BPJS sedang menunggu instruksi presiden.

“BPJS mungkin menganggap perlu Perpres baru. Jika begitu, apa pun bentuknya, (instruksi presiden) itu harus dipercepat,” katanya.

Dia meminta semua pihak agar saling berkoordinasi untuk menyelesaikan persoalan ini.

Lebih lanjut, Firdaus menjelaskan bahwa pemerintah perlu memikirkan apa solusi terbaik untuk mengatasi defisit di BPJS Kesehatan.

Dia mengkritik bahwa kenaikan iuran bagi peserta BPJS Kesehatan adalah solusi jangka pendek untuk menyelesaikan permasalahan defisit.

Oleh karena itu, Firdaus menjelaskan ada solusi jangka panjang yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengatasi defisit di BPJS.

“Rakyat kita ini ada sekitar dua ratus enam puluh juta lebih. Jika seandainya ada enam puluh persen saja dari kita yang sakit, tentu ini akan menjadi beban bagi BPJS menjadi defisit,” ujarnya.

Menurutnya, langkah pertama yang perlu dilakukan pemerintah untuk mengatasi defisit di BPJS Kesehatan adalah dengan cara menurunkan jumlah angka orang sakit di Indonesia.

“Perlu ada tindakan preventif agar masyarakat tidak sakit. Bagaimana lingkungan masyarakat bersih, budaya hidup sehat, dan segala macam sehingga masyarakat terbebas dari penyakit,” ujarnya.

Langkah selanjutnya, jelas Firdaus, adalah dengan memperbaiki sistem efisiensi layanan dan anggaran di BPJS.

“Efisiensi layanan adalah bagaimana BPJS mengontrol sebagai pihak operator memberikan layanan optimal kepada masyarakat yang membutuhkan. Obat yang harusnya perlu dua hari, tidak perlu dikasih empat hari makan,” katanya.

Sementara, terkait efisiensi anggaran, BPJS Kesehatan perlu memperbaiki sistem klaim oleh rumah sakit.

“Jangan sampai timbul tindak kejahatan oleh rumah sakit soal klaim anggaran ini. Jangan sampai ada rumah sakit yang pasiennya sakitnya A tapi malah diubah menjadi B. Digelembungkan dananya. Itu banyak terjadi. Itu kan menjadikan BPJS rugi,” ujarnya.

Kata Firdaus, langkah-langkah tersebut perlu dilakukan oleh pemerintah sebagai solusi jangka panjang untuk mengatasi defisit di BPJS Kesehatan.

“Memang evaluasi iuran itu penting, tapi evaluasi BPJS dalam hal praktiknya juga harus dilakukan,” katanya.