Nasional

Deklarasi Capres Erick Thohir Jangan Sampai Kaburkan Kasus Jiwasraya dan Asabri

Deklarasi Capres Millenial Erick Tohir baru-baru ini menuai reaksi dari Sayap Partai Demokrat yaitu Bintang Muda Indonesia (BMI). Ada dugaan pengkaburan dalam pengusutan kasus korupsi di Jiwasraya dan Asabri.

PortalSumber.com – Kepala Sekolah Pengkaderan Bintang Muda Indonesia (BMI) Qomaruddin Hasan menilai bahwa wacana untuk mencapreskan Figur Menteri BUMN Erick Thohir untuk maju di Pilpres 2024 tidak elok disampaikan saat ini. Karena menurutnya dua kasus besar di BUMN yakni Jiwasraya dan Asabri belum menemukan titik kejelasan penyelesaiannya.

“Sampai saat ini kasus jiwaseraya dan asabri yang menelan kerugian negara puluhan triliun nasibnya belum menuai kejelasan. Tidak ada goodwill yang ditunjukan pemerintah untuk menuntaskan mega skandal ini ke publik. Kurangnya progres dalam penanganan kasus mega sekandal Jiwasraya dan Asabri memunculkan image publik bahwa mega skandal di endapkan.” ujar Qomaruddin Hasan di Jakarta, Jumat (13/3/2020).

Qomaruddin menilai, jika kasus Jiwasraya dan Asabri juga membuat publik tidak percaya dengan public insurance yang dimiliki oleh pemerintah.

“Bukan hanya krisis kepercayaan yang di timbulkan, namun mega skandal ini juga memunculkan image negatif pada pemerintan Jokowi. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya gerakan aksi dengan memasang spanduk untuk mendesak pembongkaran kasus Jiwasraya dan Asabri. Gerakan itu kita patut apresiasi mengingat kerugian negara yang cukup fantastik nilainya. Selain hal itu ada yang lebih prinsip dalam berbangsa dan bernegara untuk menegakkan keadilan demi kemakmuran rakyat Indonesia.” lanjutnya.

Dengan kepanikan publik diberbagai sektor, Qomaruddin mengatakan jika mestinya wacana mencalonkan Menteri BUMN untuk menjadi Capres 2024 tidak dimunculkan dulu.

“Karena ini sama halnya menambah luka yang lebih para lagi, mengingat ekonomi semakin merosot, Rupiah melesat tinggi sampai angka 14 ribu ke atas, ditambah goncangan ekonomi global. Bila pemerintah tidak hati-hati maka bahtera Indonesia akan terpelanting ke jurang kemarahan rakyat. Saya kira ibarat rumah, Jiwasraya dan Asabri adalah pemantik terjadinya krisis legitimasi pada pemerintahan jokowi.” pungkas Qomaruddin.

Menurutnya ada yang tidak logik dalam proses penanaman saham yang dilakukan oleh Jiwasraya dan Asabri. Dimana Jiwasraya ditengarai telah memainkan saham di 14 Reksadana dengan total investasi mencapai Rp 9 triliun dan nilai kepemilikan sebesar 50%-100% pada masing-masing emiten. Sebanyak 99,64% dana kelolaan investasi Jiwasraya dilimpahkan pada instrumen saham.

“Pertaruhan terbesar Jiwasraya jatuh pada perusahaan perdagangan ikan hias, PT Inti Agri Resources Tbk. (IIKP) dengan total investasi sebesar Rp6 triliun. Nilainya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan aset yang dimiliki IIKP sendiri.
Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), IIKP hanya memiliki aset Rp332 miliar dan kerap mengalami kerugian. Hal ini tidak logik, Orang awam saja pasti ngerti dan ngk mau naruh modal pada perusahaan yg asetnya lebih kecil ketimbang modalnya. Pemerintah harusnya tegas dan berani untuk membuka seterang terangnya kasus ini.” papar Qomaruddin.

Qomaruddin menegaskan jika BMI pusat meminta kepada pemerintah saat ini untuk mengusut secara tuntas kasus mega skandal Jiwasraya dan Asabri sampai akar-akarnya.

Qomaruddin juga meminta Jiwasraya dan Asabri dikembalikan sebagai lembaga asuransi milik negara tetap prudent, akuntabel dan confident dalam mengolah asuransi.

Selain itu, Qomaruddin juga meminta kepada Pemerintah untuk menjelaskan secara terang benderang mengenai perkembangan kasus Jiwasraya dan Asabri.

“Sebab bila tidak marwah pemerintah akan Jatuh, dan publik geram dalam menilai kebijakan pemerintah. Kita semua tidak menginginkan adanya pengadilan jalanan dalam merespon mega sekandal ini, ada moral force yang dimiliki masyarakat agar pemerintahan yg dipimpin oleh persiden jokowi lebih baik bukan seperti realitas yg ada sekarang semakin hari semakin terpuruk diberbagai sektor.” tutupnya.