Trendings

Aktivis Perempuan Buka Suara tentang Gejolak Papua Barat

PortalSumber.com – Zely Ariane dan Veronica Koman hanyalah beberapa aktivis perempuan Indonesia yang turut menyuarakan penderitaan dan perjuangan kemerdekaan Papua. Jauh sebelum gelombang protes Papua setahun silam, tragedi Paniai Berdarah mulai membuka mata rakyat Indonesia tentang ketidakadilan dan diskriminasi yang terjadi di tanah Papua.

Setelah serangan terorisme berupa penyanderaan di Kafe Lindt di Sydney, Australia pada Desember 2014, sebuah tagar muncul di media sosial di seluruh dunia: #illridewithyou.

Pria bersenjata pelaku serangan itu Man Haron Monis telah memaksa para sandera mengangkat bendera Syahadat untuk menyatakan masuk agama Islam, sehingga banyak umat Muslim takut akan serangan balasan.

Di Jakarta, Zely Ariane menyaksikan pesan solidaritas itu dan merasa frustrasi karena orang Indonesia lebih memperhatikan tagar #illridewithyou daripada kematian remaja di negeri sendiri. Itu adalah awal dari gerakan untuk meningkatkan kesadaran tentang perjuangan Papua Barat.

Namun, para aktivis yang berbicara pertama kali terpaksa menerima konsekuensi yang mengubah hidup mereka karena telah membahas salah satu masalah politik paling sensitif di Indonesia.

Kita Butuh Solidaritas

Seminggu sebelum serangan di Kafe Lindt pada 2014, pasukan keamanan Indonesia telah menembaki kerumunan unjuk rasa di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua dan menewaskan empat remaja.

Militer Indonesia baru-baru ini diketahui telah melakukan pelanggaran HAM berat selama insiden tersebut, yang dikenal sebagai Paniai Berdarah. Pasukan keamanan mengklaim mereka membela diri dari aksi kekerasan demonstran.

Kerumunan massa saat itu memprotes dugaan penyiksaan terhadap bocah lelaki berusia 14 tahun, yang sejak itu telah meninggal, oleh personel militer.

Setelah tragedi Paniai Berdarah, Zely punya ide untuk memanfaatkan momentum #illridewyouyou. “(Tagarnya) ada di mana-mana di media sosial. Jadi kami membuat poster.”

Pengacara dan pegiat hak asasi manusia Veronica Koman juga memutuskan dia perlu berbicara.

“Saya sudah terganggu oleh masalah Papua Barat. Namun, karena para korban adalah anak-anak, itu benar-benar membuat saya marah,” katanya pada 2016. “Kami sepakat, kami membutuhkan solidaritas di Jakarta.”

Lahirnya Papua Untuk Kita

Veronica Koman mengatakan, polisi mengintimidasi keluarganya di Indonesia.
Foto: Facebook

Zely, Veronica, serta sejumlah aktivis Indonesia dan Papua Barat lainnya membentuk gerakan yang disebut Papua Itu Kita. Logo pertama mereka adalah poster #illridewyouyou yang dibuat Zely.

Papua Itu Kita mulai mengadakan acara-acara yang memungkinkan orang Indonesia “membangun jembatan” dengan orang Papua untuk mengatasi prasangka lama serta untuk lebih memahami budaya dan aspirasi orang Papua.

“Terkadang masalahnya bukan karena orang Indonesia rasis, tetapi karena mereka tidak mengerti,” tutur Zely pada 2015.

Namun, aktivitas online dan offline Zeli tidak luput dari perhatian.

“Saya selalu mendapat panggilan telepon tengah malam, tapi tidak ada suara apa-apa saat diangkat,” keluh Zely, sekitar setahun setelah Papua Itu Kita memulai gerakan.

Zely saat itu belum menerima ancaman serius.

“Ini tidak seperti saya mengunggah isu kemerdekaan Papua di Facebook.”

Namun, terlepas dari pendekatan lunak Papua Itu Kita untuk membahas hak asasi manusia, Zely dan Veronica sadar, terlibat dengan topik ini dapat dipandang politis oleh pihak berwenang.

Papua Itu Kita bertemu secara teratur, seringkali di Lembaga Bantuan Hukum Jakarta tempat Veronica bekerja saat itu. Saat diwawancarai ABC.net.au, Veronica mengatakan agar berhati-hati dengan kelompok pria yang duduk di warung-warung di sekitar gedung.

“Setengah dari mereka adalah intel,” kata Veronica, merujuk pada petugas intelijen. “Masalah Papua Barat adalah magnet kuat bagi intel.”

Pelajaran Sejarah

Kepekaan pemerintah Indonesia tentang Papua Barat terjalin erat dalam sejarah nasional. Setelah Indonesia memperoleh kemerdekaan dari Belanda pada 1945, Indonesia memperjuangkan Papua untuk dimasukkan ke dalam wilayahnya.

Presiden Soekarno mendesak rakyat untuk membebaskan Papua, yang saat itu dikenal sebagai Irian Jaya, dari penjajahan Belanda. Veronica mempelajari sejarah ini di sekolah. Dia adalah “nasionalis garis keras” pada saat berusia 19 tahun, meskipun tumbuh dalam keluarga Tionghoa-Indonesia.

Latar belakang etnis minoritas di Indonesia tersebut juga kerap menjadi sasaran rasisme dan kekerasan. Veronica lantas menunjukkan tato di lengannya.

“Ini adalah filosofi bahwa Indonesia mengalir dalam nadi saya.”

Saat itu Veronica menolak kritik internasional terhadap tindakan Indonesia di Papua Barat sebagai wujud kolonialisme Barat terhadap negaranya dan “konspirasi Amerika Serikat”.

Namun, ketika dia menelusuri tentang masalah Papua Barat di dunia maya dalam berita-berita berbahasa Inggris, dia terkejut menemukan banyak laporan yang mendokumentasikan pelanggaran hak asasi manusia di wilayah tersebut.

Versi sejarah Papua yang sebenarnya juga diketahui secara online: Papua merupakan bekas koloni Belanda. Banyak pakar berpendapat, Papua menjadi bagian dari Indonesia karena jajak pendapat Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat) yang didukung PBB pada 1969 dan dituduh terselenggara secara korup.

“Saya telah dicuci otak. Orang Indonesia telah dicuci otak dan disensor secara sistematis,” keluh Veronica.

Setelah membentuk Papua Itu Kita, Zely juga memiliki keinginan untuk belajar lebih banyak. Setahun setelah tragedi Paniai Berdarah, dia mengunjungi Papua untuk melakukan perjalanan panjang.

Ketika akhirnya kembali ke Jakarta, Zely ingin kembali dan tinggal di Papua untuk lebih memahami wilayah itu dan seluk-beluknya.

“Semakin dipahami oleh orang-orang di Jakarta secara terperinci, segalanya hanya akan menjadi lebih baik. Saya perlu tinggal lebih lama untuk dapat lebih mengerti.”

Perjuangan Sejauh Ini

Pada Agustus 2019, menurut laporan ABC.net.au, hampir lima tahun sejak kematian remaja-remaja Paniai di Papua, hal yang langka terjadi: Papua Barat menjadi berita utama global.

Semua itu dimulai pada minggu hari kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 2019, ketika Veronica bertindak sebagai pengacara untuk mahasiswa Papua yang diancam oleh kelompok-kelompok nasionalis di asrama mahasiswa mereka di Surabaya, Jawa Timur.

Para pelajar itu tersebut dituduh merusak tiang bendera Indonesia. Pada saat itu, Veronica telah pindah ke Australia untuk menempuh studi magister. Dia sedang menelepon mereka ketika polisi menyerbu asrama mereka. Veronica lantas melaporkan peristiwa itu di akun Twitter-nya.

Video-video tentang peristiwa yang terjadi beredar di media sosial. Para saksi menuturkan, para mahasiswa tersebut menjadi sasaran ejekan rasis. Peristiwa itu pun seakan menyulut konflik yang telah mendidih selama bertahun-tahun. Selanjutnya yang terjadi adalah protes mengangkat isu Papua yang terbesar dalam beberapa dekade di seluruh penjuru Indonesia.

Veronica menghabiskan hari-harinya untuk mengunggah dokumentasi demonstrasi di Twitter ketika pemerintah Indonesia mematikan internet di Papua Barat, langkah yang diklaim akan memulihkan ketertiban. Veronica berhasil mendapatkan akses ke rekaman demonstrasi yang berlanjut setelah jaringan internet diblokir.

“Saya semacam menghancurkan narasi pemerintah pusat di Jakarta. Pemerintah mengatakan situasi di Papua Barat telah kembali normal, tetapi saya terus mengunggah video yang membantah klaim mereka,” tegas Veronica.

Pelarian Di Australia

Veronica kemudian menjadi tajuk berita reguler di berbagai kanal media Indonesia. Dia dilabeli sebagai tersangka oleh polisi Indonesia atas tuduhan menyebarkan “berita palsi” dan bertindak sebagai “provokator”.

Veronica sekarang mengaku berada di pengasingan di Australia. Polisi Indonesia telah mengancam untuk membatalkan paspor, menutup rekening bank, dan memasukkan Veronica ke dalam daftar pencarian Interpol untuk membawanya kembali ke Indonesia. Lima puluh enam orang Papua Barat juga dituduh melakukan pengkhianatan setelah protes, menurut Amnesty International.

Seorang lelaki Indonesia Surya Anta hingga saat ini adalah orang Indonesia pertama yang diadili karena pengkhianatan sehubungan dengan Papua Barat, setelah memprotes untuk mendukung dorongan penentuan nasib sendiri mereka.

Surya Anta dan puluhan warga Papua tersebut menghadapi tuntutan hukuman penjara seumur hidup, menurut Amnesty International. Veronica mengatakan apa yang tampaknya telah berubah setelah demonstrasi baru-baru ini adalah masyarakat Indonesia lebih menyadari penderitaan Papua Barat, terlepas kepada siapa mereka memberikan dukungan.

“Orang Indonesia yang masa bodoh biasanya berkata: ‘Ah, hanya segelintir orang Papua yang ingin merdeka dari Indonesia.’ Namun, sekarang, begitu beredar video-video ribuan orang Papua menuntut kemerdekaan Papua Barat, saya belum pernah mendengar komentar bodoh semacam itu lagi.”

Veronica juga menyoroti ke sekelompok kecil orang Indonesia yang menunjukkan dukungan publik untuk perjuangan Papua Barat, meskipun menghadapi risiko pribadi. “Anda melihat orang Indonesia telah banyak memimpin protes.”

Di Sydney baru-baru ini, ABC.net.au bertanya kepada Veronica apakah dia bisa membayangkan dukungan semacam ini dari orang Indonesia tidak lama setelah dia mulai menjadi aktivis Papua pada akhir 2014.

“Ya Tuhan, saya merasa terharu. Benar sekali, saya tidak pernah membayangkan itu sama sekali. Perjuangan kita sudah sejauh ini.”

Keputusan Pahit

Tragedi yang mendorong keterlibatan Veronica hingga kini masih belum terselesaikan. Pemerintah Indonesia telah mengirimkan beragam sinyal berbeda tentang temuan pada Februari 2020 oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) setelah penyelidikan selama lima tahun atas insiden Paniai Berdarah.

Sementara pemerintah awalnya berkomitmen untuk menindaklanjuti laporan tersebut, ABC.net.au mencatat, Kejaksaan Agung yang bertanggung jawab untuk penuntutan baru-baru ini mengatakan temuan komisi tidak lengkap dan menegaskan akan mengembalikan berkas.

Zely telah memenuhi mimpinya untuk kembali ke Papua dan kemudian menikah dengan seorang pria Paniai. Dia sekarang bekerja sebagai jurnalis dan melaporkan untuk wilayah tersebut.

Zely masih ingat pidato yang disampaikan Presiden Indonesia Joko “Jokowi” Widodo kepada penduduk asli Papua beberapa minggu setelah tragedi pembunuhan Paniai.

Jokowi mengatakan kepada mereka, dia ingin kasus itu diselesaikan secepat mungkin sehingga tidak terulang kembali di masa depan. Zely menuturkan, orang-orang Papua mulai lelah mencari keadilan atas tragedi yang telah terjadi.

“Mereka hanya fokus menyembuhkan luka-luka mereka. Mereka tahu, proses hukum tidak akan menghasilkan kemenangan,” tandas Zely.

“Mereka sudah mati rasa. Situasi di Papua sejak Paniai telah semakin memburuk. Ada terlalu banyak tragedi baru, penangkapan baru, dan kematian yang jauh lebih banyak daripada empat orang yang meninggal di Paniai.”

Sumber: matamatapolitik.com