Trendings

COVID-19 Dapat Hidup Lama di Indonesia Setelah Dunia Pulih

PortalSumber.com – Pulau-pulau terpencil di Indonesia berpotensi menjadi tempat yang sempurna bagi penyakit untuk bersembunyi jika pemerintahan Presiden Joko “Jokowi” Widodo gagal bertindak cukup cepat. Pemerintah perlu menjangkau daerah-daerah dan menggalakkan lebih banyak tes untuk mendeteksi infeksi virus corona baru.

Ketika tulang-belulang manusia modern ditemukan di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur pada 2003, penemuan itu mengguncang dunia ilmiah mengenai beberapa asumsi paling mendasar tentang evolusi umat manusia.

Apa yang mengejutkan para ilmuwan tentang manusia kerdil setinggi satu meter itu (homo floresiensis atau “perempuan kecil Flores”) tidak hanya karena ia terbilang baru. Jarak 50.000 tahun bagaikan sekedip mata dalam ukuran evolusi. Namun, petunjuk keberadaannya juga telah tersembunyi dengan begitu lama.

Mungkin itu seharusnya tidak mengejutkan. Indonesia yang seluas dua juta kilometer persegi terdiri dari 18.000 pulau atau lebih, menyediakan ruang persembunyian yang luas untuk manusia purba dan masih banyak penemuan lainnya.

Tak terhitung spesies burung, hewan, dan tanaman yang belum terdeskripsikan hidup di pelosok Tanah Air, seperti halnya suku pedalaman yang tidak berhubungan langsung dengan dunia luar.

Sayangnya, keterpencilan dan keterisolasian dari pulau-pulau di Indonesia menjadi alasan Nusantara begitu rentan terhadap kerusakan akibat wabah virus corona baru. Indonesia pada dasarnya dihadapkan dengan ancaman bom waktu.

Jika gagal mengatasi krisis segera, menurut analisis Muhammad Zulfikar Rakhmat dan Dikanaya Tarahita dari South China Morning Post, virus akan menyebar ke pulau-pulau terpencil untuk bersembunyi, tidak tertemukan, dan tidak terobati selama bertahun-tahun mendatang.

Seperti halnya manusia purba asal Flores yang terkubur selama bertahun-tahun, virus corona baru dapat hidup di Indonesia untuk sekian lama setelah menghilang dari seluruh dunia.

Lawan Yang Tak Dikenal

Selama berminggu-minggu setelah kasus pertama COVID-19 ditemukan di Kota Wuhan, China, beberapa orang Indonesia dengan sombong mengira mereka akan terhindar dari wabah.

Ketika sebuah studi Harvard menyarankan pada Februari 2020 mungkin ada kasus-kasus yang tidak terdeteksi mengingat hubungan perjalanan yang kuat antara Indonesia dengan China, penelitian itu dikecam sebagai “penghinaan” oleh dari Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Catatan Indonesia bebas corona, menurut Terawan, adalah “semua karena doa”.

Kepanikan membuat harga masker dan cairan pembersih tangan di Indonesia naik hingga 1000 persen.
Foto: Nikkei Asian Review

Sekarang kenyataannya mulai terlihat di Indonesia. Negara ini telah melaporkan 514 kasus dan 48 kematian, sebagian besar di Jakarta, meskipun berbagai provinsi termasuk Jawa Barat, Jawa Timur, dan Kepulauan Riau juga telah melaporkan kasus infeksi. Namun, mengingat rekam jejak pemerintah, mudah untuk percaya kenyataan di lapangan mungkin lebih buruk daripada yang dilaporkan.

Sebagian besar masalah diakibatkan oleh arogansi pemerintah pusat yang dipimpin oleh Presiden Indonesia Joko Widodo, yang sejak awal belum cukup transparan, kepada masyarakat mau pun pemerintah daerah.

Pemerintah pusat sangat lambat untuk memberi tahu pemerintah daerah tentang kasus yang dikonfirmasi dan upaya yang dikompromikan untuk melacak penyakit ini.

Terdapat kebingungan di antara berbagai pihak berwenang tentang informasi yang paling mendasar sekalipun, seperti jumlah orang yang dicurigai terinfeksi/Pasien dalam Pemantauan (PDP) dan Orang dalam Pemantauan (ODP).

Tidak Cukup Pengujian

Hal ini telah membuat banyak pemerintah daerah pada dasarnya berjuang sendiri. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan minggu lalu, hampir 300 pasien dan hampir 700 orang sedang dimonitor untuk infeksi virus corona baru.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengatakan sedang memantau lebih dari 700 orang, sementara Kota Banyumas memantau lebih dari 200 orang. Semua angka tersebut kian bertambah dari hari ke hari.

Sementara itu, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan yang berada di bawah Kementerian Kesehatan sejak awal merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang memeriksa pasien penyakit COVID-19 yang disebabkan oleh virus corona baru.

Balitbangkes mengklaim dapat memeriksa 1.700 sampel sehari. Namun pada Senin (16/3), 16 hari setelah kasus pertama muncul, hanya 1.293 sampel yang baru diperiksa. Mengapa bisa demikian?

Bahkan ketika tes telah dilakukan, setiap pasien rata-rata membutuhkan tiga hari untuk mendapatkan hasilnya karena antrean panjang dan waktu yang diperlukan untuk mengirim spesimen dari daerah ke Jakarta.

Terlebih lagi, banyak orang yang datang ke rumah sakit dengan menunjukkan gejala yang belum melalui tes seka (swab) karena mereka tidak memiliki riwayat perjalanan atau kontak dengan pasien yang dikonfirmasi. Meski demikian, para ahli mengatakan pertimbangan ini sekarang tidak lagi relevan karena Indonesia telah memasuki tahap penularan lokal.

Secara perlahan, Indonesia mulai menyadari terdapat ratusan atau bahkan ribuan orang yang membawa virus tidak terdeteksi. Namun, pemerintah pusat masih tidak melakukan upaya apa pun untuk meningkatkan langkah-langkah pengujian.

Indonesia harus belajar dari Korea Selatan. Dalam sebulan sejak mengonfirmasi kasus pertama COVID-19 pada 20 Januari 2020, Korea Selatan telah menguji hampir 8.000 orang. Sedikit lebih dari seminggu kemudian, angka itu melonjak menjadi 82.000 kasus ketika para pejabat kesehatan mengerahkan hingga sebanyak 10.000 tes setiap hari.

Bagi Indonesia, hal ini berarti pengujian harus didesentralisasi dari pemerintah pusat. Pemerintah setempat telah menyerukan agar setiap laboratorium regional yang memenuhi standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dapat dimanfaatkan untuk mendeteksi penyakit. Pemerintah pusat merespons dengan sangat lambat.

Pada awal pekan lalu, hanya ada 10 Pusat Teknik Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan secara nasional yang berwenang untuk melakukan pengujian, bersama dengan laboratorium di Universitas Airlangga Surabaya dan Lembaga Biologi Molekuler Eijkman di Jakarta Pusat.

Berani Bertindak

Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menyampaikan konferensi pers terkait virus corona di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/3/2020).
Foto: ANTARA/Sigid Kurniawan

Dibandingkan dengan pemerintah pusat yang tampaknya ragu-ragu bertindak karena takut akan konsekuensi ekonomi, pemerintah daerah lebih berani mengambil langkah drastis.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menutup sekolah di ibu kota selama dua minggu dan menunda Ujian Nasional. Di Jawa Barat, Gubernur Ridwan Kamil mengakui provinsinya telah membeli alat tes dari negara tetangga.

Di Provinsi Jambi di Pulau Sumatra, pasukan tentara telah membangun tenda isolasi virus corona baru untuk menebus kurangnya ruang isolasi di rumah sakit. Di Jawa Tengah, Gubernur Ganjar Pranowo telah menutup sekolah dan tempat wisata.

Mereka adalah pahlawan lokal yang harus dirayakan. Provinsi lain yang meneladani pemerintah pusat lebih ragu untuk bertindak, sehingga sekolah dan tempat umum lainnya masih tetap terbuka.

Gubernur Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono X mengatakan, “Wabah virus corona baru seharusnya tidak menjadi penghalang bagi anak-anak pergi ke sekolah.”

Pandemi Covid-19 Akan Menyerang Kelas Bawah Lebih Parah

Meskipun menggembirakan melihat pemerintah daerah melakukan perlawanan terhadap wabah virus corona baru, fakta bahwa pertempuran itu terjadi di banyak bidang menunjukkan betapa besar masalah yang dihadapi Indonesia.

Sementara daerah-daerah yang lebih maju seperti di Jawa, misalnya, mungkin dapat berjuang sendiri tanpa adanya bantuan dari pemerintah pusat, daerah yang kurang berkembang terutama di Indonesia timur tentunya akan kewalahan.

Saat ini, infeksi COVID-19 di Indonesia terkonsentrasi di Jawa, tetapi kita tidak tahu apakah ini karena lebih sedikit orang yang terinfeksi di luar Jawa atau hanya karena mereka belum terdeteksi. Kekhawatiran sebenarnya akan datang jika virus corona baru mencapai ribuan pulau kecil di Indonesia timur.

Banyak dari wilayah tersebut dekat dengan perbatasan dengan Papua Nugini. Kasus-kasus di sana akan sulit dideteksi karena hanya ada sedikit fasilitas medis dan kurangnya kesadaran tentang virus.

Bahkan di tingkat nasional, sistem perawatan kesehatan Indonesia termasuk yang termiskin di kawasan. Sistem ini memiliki rasio dokter-pasien 1 banding 6.250, berbeda dengan rekomendasi WHO 1 banding 600. Namun, situasinya jauh lebih buruk di pulau-pulau terjauh Indonesia karena lebih dari 60 persen pekerja kesehatan terkonsentrasi di Pulau Jawa.

Dengan pemerintah pusat mengalami kesulitan untuk menghasilkan strategi terpadu, kekhawatirannya adalah virus corona baru mungkin telah menyebar ke wilayah terpencil di pelosok Indonesia.

Pada akhir pekan lalu setelah melemahnya pasar dan rupiah, Presiden Jokowi terlambat mengumumkan upaya pengujian besar-besaran di seluruh negeri. Kita hanya bisa berharap pengujian yang dilakukan akan selengkap yang dijanjikan.

Jika tidak, Indonesia mungkin akan berakhir melawan virus corona baru hingga lama setelah semua negara lain di dunia menaklukkannya.

Tanpa respons terpusat dan terpadu yang mencapai bagian terjauh dari Nusantara dan pulau-pulau yang tak terhitung jumlahnya, Muhammad Zulfikar Rakhmat dan Dikanaya Tarahita dari South China Morning Post menyimpulkan, di suatu tempat di luar sana, tidak diketahui oleh seluruh dunia, virus corona baru bisa jadi hidup lebih lama dari yang kita duga, tersembunyi di bawah radar seperti sang manusia purba Flores.

Sumber: matamatapolitik.com