Artikel Nasional Peristiwa Trendings

Pemerintah Resmi Melarang Mudik Lebaran Masyarakat 24 April 2020

Portal Sumber – Pemerintah resmi Melarang mudik lebaran masyarakat. Pemeritah resmi melarang mudik lebaran bagi masyarakat mulai Jumat, 24 April 2020 ditengah masa pendemi virus Corona (Covid-19). “Larangan mudik ini berlaku efektif terhitung sejak hari Jumat tanggal 24 April 2020,” kata Menteri Perhubungan (Menhub) Ad Interim Luhut Binsar Pandjaitan dalam video conference, Selasa (21/4/2020).

Keputusan larangan mudik tak lepas dari hasil survei Pemerintah Perhubungan (Kemenhub). Yang mendata terdapat 24% warga masi nekat melaksanakan mudik.

Larangan itu berlaku untuk masyarakat khususnya yang tinggal atau bekerja di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Wilayah-wilayah yang sudah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), dan wilayah yang masuk zona merah wabah Covid-19.

Respons beragam pun datang dari sejumlah perantau di berbagai daerah. Salah satunya, Zahara Dianti (22). Karyawan swasta di Tangerang ini sebelumnya berencana mudik ke kampung halamannya di Medan, Sumatera Utara, pada H-2 Lebaran. Karena larangan mudik ini, dia pun terpaksa mengurungkan niatnya.

Luhut bilang, pemerintah akan melakukan sosialisasi larangan mudik kepada masyarakat selama dua minggu. Sesudah sosialisasi, aparat penegak hukum akan memberikan sanksi bagi masyarakat yang melanggar aturan pemerintah, mulai hari Kamis, 7 Mei 2020.

Penanganan Pemerintah resmi Melarang Mudik Lebaran Bagi Masyarakat


Walau mobilitas orang menuju daerah penyebaran Covid-19 dibatasi, Luhut mengatakan, pemerintah tetap menjamin kelancaran arus logistik untuk kebutuhan masyarakat. Seperti diketahui, pemerintah pusat, Selasa (31/3/2020), menetapkan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai cara untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Sebelumnya, pemerintah sudah lebih dulu melarang aparatur sipil negara, anggota TNI, Polri, Pegawai BUMN serta anak perusahaannya melakukan kegiatan mudik. Dengan adanya larangan mudik untuk semua kalangan masyarakat, pemerintah berharap kebijakan itu efektif menekan kasus infeksi Covid-19.

Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo menyatakan mudik hanya boleh bagi warga yang kehilangan pekerjaan. Sementara bagi ASN, TNI/Polri, pegawai BUMN-BUMD, dan orang-orang yang memiliki pendapatan bulanan dilarang mudik.

Meski boleh mudik, warga yang kehilangan pekerjaan itu harus menjalani isolasi mandiri dengan mekanisme berbasis RT, RW, hingga desa ketika tiba di kampung halaman. Usai menjalani isolasi mandiri, pemerintah akan memasok kebutuhan pangan para warga. (sumber: primaberita.com)